Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja`far mengajak semua pihak menahan diri dan tidak menghambur-hamburkan energi bangsa hanya untuk hal yang tidak produktif.
"Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita tengah dipenuhi hiruk-pikuk yang tidak perlu. Lihat saja para tokoh informal, tokoh ormas ataupun LSM sibuk berperang `statement` di media, dan tidak jarang sampai kebablasan menghujat pemerintah atau pihak lain," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Senin.
Dia mengakui, situasi itu cukup menarik perhatian media, namun merugikan kehidupan masyarakat. "Hal ini cukup seksi bagi konsumsi media tetapi sangat merugikan ketahanan sosial. Sebab, energi bangsa yang seharusnya dipusatkan untuk berpadu membangun negeri, justru dihabiskan saling serang di media," katanya.
Fraksi PKB mengajak semua pihak, para pemimpin formal dan informal (seperti tokoh agama, ormas, LSM dan tokoh lainnya) untuk menghidupkan tradisi "tabayyun" (klarifikasi) di antara para pemimpin, sehingga semua kritik, koreksi dan masukan untuk perbaikan bangsa dapat disampaikan secara langsung, komunikatif dan solutif melalui forum "tabayyun".
"Hal ini telah dilakukan oleh pimpinan parlemen dengan pemerintah pada Kamis lalu, melakukan rapat konsultasi yang salah satu agendanya saling memberi masukan, saling mengkritik tetapi sekaligus merumuskan langkah solutif mengatasi masalah krusial bangsa," kata Marwan yang juga Ketua DPP PKB.
Fraksi PKB juga berharap hal serupa dapat dilakukan para tokoh ormas, agamawan dan LSM jika ada kebijakan pemerintah yang kurang sesuai.
Para pimpinan informal ini bisa secara langsung menggelar forum "tabayyun" atau klarifikasi dengan pemerintah sehingga rakyat tidak lagi disuguhi perang "statement" atau saling hujat di antara pemimpin, melainkan teladan dalam menyampaikan kritik sekaligus pencarian rumusan solusinya melalui forum "tabayyun" (klarifikasi).
Fraksi PKB yakin jika tradisi ini terus digelorakan, separuh dari masalah bangsa ini terselesaikan. Fraksi PKB juga meminta para tokoh ormas dan LSM untuk menghentikan hujatannya kepada pemerintah.
"Sebab tidak jarang kritik yg disampaikan keluar dari substansi dengan disertai data yang tidak akurat, sehingga berpotensi menjadi fitnah," katanya.
Fraksi PKB kembali meminta semua bentuk hujatan ini dihentikan, sebab skala hujatan para tokoh ini sudah sampai stadium yang mengkhawatirkan, yakni asal bunyi, asal beda dengan pemerintah dan asal jadi konsumsi media.
"Sungguh aneh bahwa di mata beberapa tokoh ormas, agama atau LSM tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang benar, semuanya dianggap salah," katanya.
Ia menilai, perilaku asal oposisi ini justru mencederai demokrasi. Ini sungguh sangat memprihatinkan, sebab tugas para pemimpin informal itu salah satunya adalah memberi contoh yang baik kepada rakyatnya.
"Sekarang kita kehilangan teladan yang baik dalam menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah," katanya.
Fraksi PKB khawatir, sikap asal beda, asal hujat akan menyebabkan antipati rakyat terhadap para pemimpinnya, baik pemerintah formal maupun informal. Meski begitu, Fraksi PKB tetap berharap semua kritik konstruktif jangan sampai dihentikan.
"Silakan sampaikan kritik asal berdasar fakta dan data yang akurat disertai pemberian jalan keluar untuk mengatasinya. Indonesia ini milik bersama, marilah kita bangun bersama dengan peran dan tugas masing-masing, hentikan semua bentuk hujatan karena itu hanya akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Marwan Ja`far.
"Kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita tengah dipenuhi hiruk-pikuk yang tidak perlu. Lihat saja para tokoh informal, tokoh ormas ataupun LSM sibuk berperang `statement` di media, dan tidak jarang sampai kebablasan menghujat pemerintah atau pihak lain," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Senin.
Dia mengakui, situasi itu cukup menarik perhatian media, namun merugikan kehidupan masyarakat. "Hal ini cukup seksi bagi konsumsi media tetapi sangat merugikan ketahanan sosial. Sebab, energi bangsa yang seharusnya dipusatkan untuk berpadu membangun negeri, justru dihabiskan saling serang di media," katanya.
Fraksi PKB mengajak semua pihak, para pemimpin formal dan informal (seperti tokoh agama, ormas, LSM dan tokoh lainnya) untuk menghidupkan tradisi "tabayyun" (klarifikasi) di antara para pemimpin, sehingga semua kritik, koreksi dan masukan untuk perbaikan bangsa dapat disampaikan secara langsung, komunikatif dan solutif melalui forum "tabayyun".
"Hal ini telah dilakukan oleh pimpinan parlemen dengan pemerintah pada Kamis lalu, melakukan rapat konsultasi yang salah satu agendanya saling memberi masukan, saling mengkritik tetapi sekaligus merumuskan langkah solutif mengatasi masalah krusial bangsa," kata Marwan yang juga Ketua DPP PKB.
Fraksi PKB juga berharap hal serupa dapat dilakukan para tokoh ormas, agamawan dan LSM jika ada kebijakan pemerintah yang kurang sesuai.
Para pimpinan informal ini bisa secara langsung menggelar forum "tabayyun" atau klarifikasi dengan pemerintah sehingga rakyat tidak lagi disuguhi perang "statement" atau saling hujat di antara pemimpin, melainkan teladan dalam menyampaikan kritik sekaligus pencarian rumusan solusinya melalui forum "tabayyun" (klarifikasi).
Fraksi PKB yakin jika tradisi ini terus digelorakan, separuh dari masalah bangsa ini terselesaikan. Fraksi PKB juga meminta para tokoh ormas dan LSM untuk menghentikan hujatannya kepada pemerintah.
"Sebab tidak jarang kritik yg disampaikan keluar dari substansi dengan disertai data yang tidak akurat, sehingga berpotensi menjadi fitnah," katanya.
Fraksi PKB kembali meminta semua bentuk hujatan ini dihentikan, sebab skala hujatan para tokoh ini sudah sampai stadium yang mengkhawatirkan, yakni asal bunyi, asal beda dengan pemerintah dan asal jadi konsumsi media.
"Sungguh aneh bahwa di mata beberapa tokoh ormas, agama atau LSM tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang benar, semuanya dianggap salah," katanya.
Ia menilai, perilaku asal oposisi ini justru mencederai demokrasi. Ini sungguh sangat memprihatinkan, sebab tugas para pemimpin informal itu salah satunya adalah memberi contoh yang baik kepada rakyatnya.
"Sekarang kita kehilangan teladan yang baik dalam menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah," katanya.
Fraksi PKB khawatir, sikap asal beda, asal hujat akan menyebabkan antipati rakyat terhadap para pemimpinnya, baik pemerintah formal maupun informal. Meski begitu, Fraksi PKB tetap berharap semua kritik konstruktif jangan sampai dihentikan.
"Silakan sampaikan kritik asal berdasar fakta dan data yang akurat disertai pemberian jalan keluar untuk mengatasinya. Indonesia ini milik bersama, marilah kita bangun bersama dengan peran dan tugas masing-masing, hentikan semua bentuk hujatan karena itu hanya akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Marwan Ja`far.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon daftarkan diri anda: